Jumat, 12 Desember 2025 — Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Kegiatan ini digelar oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai bagian dari upaya strategis dalam mencegah dan menangani berbagai potensi konflik sosial di daerah, termasuk yang berkaitan dengan pertanahan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan diwakili oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, yang hadir bersama jajaran instansi pemerintah lainnya. Kehadiran kantor pertanahan menunjukkan komitmen aktif dalam memastikan setiap permasalahan pertanahan yang berpotensi menimbulkan konflik dapat diidentifikasi sejak dini dan diselesaikan secara profesional serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Rapat koordinasi ini membahas berbagai isu strategis terkait konflik sosial, mulai dari identifikasi potensi sengketa, analisis akar masalah, hingga perumusan langkah-langkah penanganan yang bersifat preventif maupun kuratif. Dalam konteks pertanahan, hal ini mencakup pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah, penegakan hak atas tanah, serta koordinasi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik.
Selain itu, rapat ini juga menjadi forum untuk memperkuat sinergi antarinstansi, baik di tingkat pemerintah daerah maupun aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat lebih terkoordinasi, efektif, dan tepat sasaran, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan dan tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.
Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa menyampaikan bahwa keterlibatan Kantor Pertanahan dalam rapat koordinasi ini menegaskan peran penting instansi pertanahan dalam menciptakan kepastian hukum atas hak atas tanah. “Dengan sinergi yang baik antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, kita dapat menyelesaikan sengketa secara adil dan mencegah konflik yang lebih luas,” ujarnya.
Kegiatan rapat koordinasi ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam membangun tata kelola sosial yang kondusif, aman, dan stabil. Selain itu, rapat ini juga menjadi wujud komitmen seluruh instansi terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penyelesaian konflik sosial dan pertanahan secara efektif dan transparan.
Dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat bekerja lebih sinergis dan responsif dalam menghadapi tantangan konflik sosial, memastikan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Solok Selatan yang berkelanjutan, harmonis, dan berkeadilan.
