Padang, Selasa (23 September 2025) – Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan melakukan kunjungan silaturahmi ke Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta membuka ruang dialog mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pertanahan di Kabupaten Solok Selatan.
Rombongan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan yang dipimpin oleh Kepala Kantor beserta jajaran disambut langsung oleh pimpinan dan perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat. Suasana pertemuan berlangsung hangat, penuh keterbukaan, dan diwarnai dengan semangat bersama untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas sejumlah tantangan, mulai dari permasalahan konflik lahan, tumpang tindih kepemilikan tanah, hingga upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan. Komnas HAM menekankan bahwa persoalan pertanahan tidak hanya menyangkut aspek legalitas administrasi, tetapi juga erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak atas tempat tinggal, hak untuk hidup layak, dan hak atas rasa aman.
Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan dan memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum di bidang pertanahan. Selain itu, sinergi dengan Komnas HAM diharapkan mampu memperkuat langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah agar tercapai keadilan sosial serta mencegah terjadinya konflik berkepanjangan.
Pertemuan ini juga menghasilkan kesepahaman bahwa penyelesaian persoalan pertanahan harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah ATR/BPN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan menyampaikan apresiasi atas sambutan baik yang diberikan oleh Komnas HAM Sumatera Barat. Ia berharap, kerja sama ini dapat terus terjalin dan ditingkatkan, sehingga setiap permasalahan pertanahan dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan berkeadilan.
“Silaturahmi dan diskusi yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan lembaga independen, dengan tujuan akhir mewujudkan kepastian hukum serta keadilan sosial di bidang pertanahan bagi masyarakat Solok Selatan,” ujarnya.
Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang erat, diharapkan permasalahan pertanahan di Kabupaten Solok Selatan dapat terselesaikan secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
