Mataram, Sentak.id– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak organisasi Nahdlatul Wathan untuk menjalin sinergi dengan pemerintah dalam upaya mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan mendorong pembangunan yang adil dan merata di Indonesia.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian acara Peringatan Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (01/05/2025).
“Kami terbuka untuk bekerja sama dengan Nahdlatul Wathan, sebagaimana telah kami lakukan dengan organisasi keagamaan besar lain seperti PBNU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI. Karena negara ini mayoritas dihuni umat Islam, Nahdlatul Wathan juga menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Tidak boleh ada yang tertinggal,” ujar Menteri Nusron.
Sebelum menyampaikan sambutannya, Nusron turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi NTB dan Nahdlatul Wathan mengenai kerja sama dalam bidang ketahanan pangan. Ia pun menyambut positif kolaborasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung program tersebut di wilayah NTB.
Dalam arahannya, Nusron juga meminta jajaran BPN NTB untuk mengidentifikasi tanah negara yang tidak produktif dan hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya, guna dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk warga Nahdlatul Wathan, untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung keadilan ekonomi.
“Kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai upaya bersama mengatasi ketimpangan ekonomi. Warga Nahdlatul Wathan pun harus mendapat kesempatan untuk mengelola tanah yang tersedia,” jelasnya.
Ia menyoroti ketimpangan penguasaan tanah sebagai masalah struktural yang masih menghantui Indonesia. Dari sekitar 70 juta hektare kawasan non-hutan, hampir setengahnya—sekitar 30 juta hektare—dikuasai oleh segelintir keluarga besar pemilik korporasi.
“Petani kecil bahkan kesulitan mendapatkan satu hektare tanah, sementara ada satu keluarga yang menguasai hingga 1,8 juta hektare. Ini ketimpangan yang harus kita perbaiki,” tegasnya.
Nusron juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan mandat kepadanya untuk melakukan pembenahan sistem penguasaan tanah nasional dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.
Ia menegaskan bahwa pihak yang telah memiliki lahan dalam jumlah besar tidak perlu ditambah, sementara yang belum punya akan difasilitasi untuk mendapatkannya.
“Yang sudah luas cukup, yang kecil kita bantu, dan yang belum punya kita carikan. Inilah bentuk keadilan yang akan kami wujudkan,” lanjutnya.
Di akhir sambutannya, Nusron mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nahdlatul Wathan dan mengapresiasi peran aktif organisasi tersebut dalam pendidikan dan dakwah Islam. Ia menilai semangat perjuangan Nahdlatul Wathan sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai Rasulullah SAW.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kanwil BPN NTB, Lutfi Zakaria, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan, TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. (rel)
